Sejumlah pengurus inti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) dilaporkan mengundurkan diri secara massal dari jabatannya. Sebagian besar pengurus yang menyatakan berhenti merupakan menteri kabinet, di mana aksi pengunduran diri ini terjadi secara bertahap pada rentang waktu 15 hingga 16 Desember 2025.
Berdasarkan keterangan salah satu pengurus yang mengundurkan diri, keputusan ini didasari oleh ketidakpuasan terhadap pola kepemimpinan yang dianggap otoriter.
"Gaya kepemimpinan 'diktator' yang mengakibatkan pengekangan terhadap anggota kabinet. Ruang dialog yang seharusnya ada justru diakomodir oleh kepentingan sepihak. Selain itu, pimpinan menggunakan narasi seolah organisasi dalam keadaan bahaya, padahal kondisi tersebut sengaja diciptakan untuk menutupi gaya kepemimpinannya sendiri agar terlihat sebagai pihak yang disudutkan." ujar pengurus yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Di sisi lain, pengurus BEM UNM yang memilih bertahan memberikan sudut pandang berbeda mengenai gejolak internal ini. Ia mengklaim bahwa terdapat upaya adu domba yang berasal dari pihak luar organisasi dengan agenda tertentu.
"Ada kepentingan elit yang bermain dan mencoba mengadu domba melalui gerakan yang tidak berpihak pada perjuangan mahasiswa. Sejak awal, kami menerima banyak intervensi dari pihak luar, termasuk adanya agenda politik seseorang yang ingin memaksakan individu tertentu masuk ke dalam struktur kabinet tanpa melalui proses dan legitimasi yang sah," ujar salah satu pengurus yang masih bertahan.
Menanggapi situasi tersebut, pihak BEM UNM merilis pernyataan resmi melalui media sosial pada 24 Desember 2025 dengan judul LK UNM Dalam Bahaya: Alat Perubahan atau Korban Kepentingan. Dalam rilisnya, BEM UNM menyatakan bahwa Lembaga Kemahasiswaan saat ini sedang berada di titik kritis akibat upaya infiltrasi agenda dan normalisasi konflik internal.
Pernyataan resmi tersebut menegaskan bahwa perpecahan di dalam tubuh lembaga hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. BEM UNM menyerukan agar seluruh elemen mahasiswa kembali pada garis perjuangan dan memperkuat persatuan untuk memastikan organisasi tetap berdiri di atas kepentingan mahasiswa, bukan kepentingan politik praktis.